salsabella90: Politik

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 November 2010

'Gayus' Memang Berada di Lapangan Tenis

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant, Software-Web Develoment and Maintenance, Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service
Cakrajiya Ciptana (CCi)
http://www.cc-indonesia.com

Foto pria mirip Gayus Tambunan sedang menonton tenis di Bali, kini menjadi kunci untuk mengungkap kaburnya Gayus dari Rutan Brimob Kelapa Dua. Berdasar analisa terbaru, 'Gayus' memang berada di lapangan tenis.

Hal itu diungkapkan praktisi multimedia Abimanyu Wachjoewidajat, dalam email yang diterima detikINET, Minggu (14/11/2010). Analisa pria yang akrab dipanggil Abah ini membuktikan bahwa pria mirip Gayus tersebut memang berada di lapangan tenis Westin hotel, Nusa Dua, Bali.

Pada situs event tenis tersebut, Abah menemukan gambar yang jelas sekali terlihat bahwa:

Foto itu merupakan acara Tennis Commonwealth Bank (dibuktikan pada gambar dengan kotak biru).
Ada pertandingan woman tennis (dengan gambar Ivanovic yang memang menjadi juaranya pada saat itu).
Terlihat beberapa kursi kosong bentuknya sama persis dengan kursi yang diduduki orang mirip Gayus tersebut (dibuktikan pada gambar dengan lingkaran merah).
Terlihat bentuk pagar yang bentuknya sama persis dengan background pada gambar orang yang mirip Gayus (dibuktikan pada gambar dengan kotak merah).

Abah mengatakan, dari bukti foto ini cukup untuk membenarkan bahwa foto yang beredar tersebut memang diambil di indoor tennis Westin hotel, Nusa Dua Bali.

"Dengan demikian tidak perlu lagi repot-repot mencari konfirmasi dari wajah-wajah tersebut karena sudah jelas gambar ini bisa membuktikan hal tersebut," ujar Abah. Ia melanjutkan, kini yang perlu dilakukan adalah mencari pembuktian metode bagaimana Gayus bisa sampai ke Bali.

Sumber

Tersedaknya BBG untuk TransJakarta

Mengurus Jakarta, sebagai ibu kota negara, tidak semudah mengurus anak atau bawahan kita di kantor. Berbagai persoalan memang tidak bisa hanya diurus oleh Kepala Daerah DKI Jakarta tetapi harus menyertakan campur tangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini harus ada regulasi yang bersifat lintas sektoral. Selain regulasi juga koordinasi yang harus melibatkan Pemerintah Pusat.

Ironisnya persoalan regulasi dan koordinasi inilah yang menyebabkan tidak saja wilayah DKI Jakarta yang amburadul tetapi juga Republik Indonesia. Kita ambil saja kasus yang semakin menghangat saat ini di wilayah DKI Jakarta namun tak kunjung selesai, meskipun koordinasi sudah berada di tangan Wakil Presiden, yaitu kemacetan.

Berdasarkan analisa jalanan yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, kemacetan
di Jakarta dan sekitarnya selain masalah regulasi dan koordinasi, ternyata juga masalah leadership yang berwacana pembiaran. Berbagai rapat koordinasi terus berlangsung hingga larut malam tetapi no action.

Alat mengurangi kemacetan tercepat sudah ada di depan mata tetapi tetap tidak ditangani secara serius, yaitu angkutan masal TransJakarta (TJ) atau yang lebih dikenal dengan Busway. Seperti sudah pernah saya tulis beberapa kali di kolom ini, kenyataannya TJ memang tidak dikelola dengan baik untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Daerah dan Pusat cenderung melakukan pembiaran. Mengurus tetapi tanpa niat.

Coba kita perhatikan, halte rusak dan kumuh, bus sudah menua dan sering mogok, keamanan konsumen tidak terjamin (pelecehan dan pencopetan), jalur sering tambal sulam yang memperburuk kemacetan yang sudah ada, jumlah armada tidak bertambah bahkan menyusut serta ketidakjelasan suplai dan harga BBG (Bahan Bakar Gas) untuk TJ.

Begitu banyaknya persoalan, kali ini saya hanya ingin membahas persoalan BBG-nya saja
yang menjadi salah satu penyebab utama TJ tidak berjalan optimal. BBG untuk TJ tersedak. Perbedaan harga BBG antara yang berasal dari PT Perusahaan Gas Negara atau
PGN (Rp 3.600/lsp) dan dari PT Pertamina (Rp 2.562/lsp) menjadi salah satu penyebab utama ketidakjelasan soal harga BBG di Jakarta saat ini. Begitu pula dengan jaminan suplai yang masih tidak jelas. Belum lagi pertikaian antara Stasiun Bahan Bakar Gas (SPBG) dengan Pemda DKI dan PT PGN. Lalu di mana persoalan dan cara penyelesaiannya?

Latar Belakang Persoalan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 141 tahun 2007 tentang Penggunaan BBG Untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemda. Semua angkutan massal, termasuk TJ, pada tahun 2012 harus sudah memakai BBG. Persoalannya kebijakan yang komprehensif untuk mengatur jaminan suplai dan harga BBG belum ada. Semua pihak saling lempar tanggung jawab. Mari kita lihat bagaimana mekanisme suplai dan disparitas harga BBG untuk TJ terjadi.

Untuk SPBG yang menjual secara retail ke TJ, saat ini dibina oleh dua manajemen, yaitu PT Pertamina Gas Domestik (PGD) dan PT PGN. PGD mendapatkan gasnya dari Pertamina EP Cirebon terus disalurkan melalui jaringan pipa milik PT PGN ke SPBG (Jalan Daan Mogot dan Jalan Pemuda) dengan harga Rp 1.682 per liter satuan premium (lsp). Dalam penyaluran tersebut PGD membayar biaya distribusi ke PT PGN sebesar Rp 60/lsp.

Oleh SPBG di Jalan Pemuda dan Jalan Daan Mogot, BBG dijual seharga Rp 2.562/lsp ke bus-bus milik operator TJ. Artinya SPBG mempunyai keuntungan sebesar Rp 880/lsp. Untuk SPBG yang dibina oleh PT PGN, gasnya dibeli oleh PT PGN dari produsen gas (misal Conoco Phillips di Grisik Sumsel) dan oleh PT PGN gas tersebut dialirkan ke SPBG dengan harga Rp 2.119/lsp. Ini memang lebih mahal dari gas produk PGD karena PT PGN harus membeli gas bukan produksi sendiri seperti yang dilakukan PGD yang dijual ke SPBG hanya Rp 1.682/lsp.

Di seluruh SPBG yang dibina oleh PT PGN, harga gas sebelum tanggal 1 April 2010 sama, yaitu Rp 2.562/lsp. Namun sejak 1 April 2010, harga gas di SPBU yang dibina oleh PT PGN (milik PT Petross, PT Andalan dan T Energi) dinaikkan menjadi Rp 3.600/lsp oleh pemilik SPBU atas kesepakatan dengan Pemda DKI Jakarta. Sehingga keuntungan SPBU yang tadinya hanya Rp 443/lsp, menjadi Rp 1.481/lsp karena BBG tidak lagi dijual Rp 2.562/lsp tetapi menjadi Rp 3.600/lsp!

Inilah kemudian yang menjadi 'biang kerok' tersedaknya suplai BBG untuk TJ. Bagaimana bisa harga gas berbeda jauh (sekitar Rp 1.038/lsp). Pasar bebas boleh saja tetapi kalau perbedaannya sebesar itu, artinya peretail BBG (swasta) patut diduga telah memperdaya publik dan indahnya Pemda DKI Jakarta melakukan pembiaran. Patut diduga ada biaya ?x? untuk pengaturnya.

Alasan tersebut saya sampaikan karena penyalur SPBG swasta yang dibina PT PGN, apapun alasannya, telah menyusahkan publik karena sebagian bus TJ tidak sanggup membeli gas yang sangat mahal di SPBU yang dikelola oleh Petross (berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Rawa Buaya yang saat ini tidak beroperasi), Andalan (berlokasi di HEK Kramat Jati, Kampung Rambutan dan Tanah Merah) serta T Energi (lokasi di Pinang Ranti dan sedang akan beroperasi).

Sedangkan untuk mengisi ke SPBG yang dibina oleh PDG dan harganya lebih murah lokasinya jauh dan mengantrinya lama (sampai 30 menit/sekali isi). Sangat tidak ekonomis. Sedangkan yang lain hanya perlu waktu sekitar 4 menit, tetapi harga mahal.

Langkah-Langkah yang Harus Diambil

Pemda DKI Jakarta pada pertengahan Desember akan menerima kurang lebih 100 bus TJ baru untuk koridor yg belum ada busnya. Bisa dibayangkan dengan jumlah bus TJ saat ini sekitar 460 unit saja, persoalan BBG tidak kunjung beres, lalu dengan penambahan 100 bus akan tambah runyam. Artinya bisa dipastikan 100 bus baru akan mangkrak karena BBG-nya tidak ada.

Langkah drastik harus segera diambil oleh Kementrian ESDM bersama-sama dengan Pemda DKI untuk segera mengatur kebutuhan BBG untuk transportasi, khususnya bus TJ di DKI Jakarta agar kemacetan sedikit terurai. Sambil menunggu pembangunan 'Loopline' KA Jabodetabek, MRT, Electronic Road Pricing (ERP), kenaikan tariff parkir, pembatasan kendaraan, pencabutan subsidi BBM dsb.

Suplai dan harga BBG harus SEGERA ditetapkan tidak melebihi angka yang ada atau keuntungan antara SPBG yang dibina PGD dan PT PGN harus tidak berbeda terlalu jauh.
Kalau menangani ini saja Menteri ESDM tidak mampu, sebaiknya Presiden segera menggantinya. Jika Gubernur DKI Jakarta tidak juga dapat mengatasi ini, sebaiknya tidak perlu lagi mencalonkan diri untuk kedua kalinya pada tahun 2014. Gubernur harus berani membuka siapa yang bermain sehingga harga disepakati Rp 3.600/lsp per 1 April 2010.

Jangan saling menyalahkan tetapi bekerjalah untuk publik Jakarta. Publik sudah lelah didera kemacetan berkepanjangan tanpa solusi nyata. Salam.

Sumber

Minggu, 07 November 2010

Jaga Obama, 3 Panser Disiagakan di Sekitar Balairung UI

panser_amankan_ui.jpg panser_amankan_ui picture by jazz_cries

Jakarta - Universitas Indonesia (UI) bersiaga menjelang kedatangan Presiden AS Barack Obama ke kampus yang berada di Depok, Jawa Barat, itu. Pengamanan diperketat bahkan 3 panser disiagakan di sekitar Balairung UI, tempat Obama akan berpidato.

Pantauan detikcom, Senin (9/11/2010), selain panser, juga disiagakan 3 water cannon di sekitar Balairung UI.
Demikian pula diparkir juga 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit ambulans.

3 Satuan setingkat kompi (SSK) Polri dan 150 personel TNI bersenjata laras panjang berjaga-jaga di setiap perempatan dan pertigaan kampus UI.

"Kita hanya persiapan-persiapan saja. Belum ada perintah apa-apa," kata salah satu anggota TNI yang berjaga.

Namun tidak terlihat spanduk dan umbul-umbul untuk menyambut kedatangan Obama. Mahasiswa dan karyawan UI beraktivitas seperti biasa dan perkuliahan tetap berjalan.

Pukul 10.00 WIB hari ini akan datang Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolres Depok Kombes Fery Abraham. Keduanya akan mendengarkan pemaparan dari pihak Rektorat UI.

Obama dijadwalkan berada di Jakarta pada Selasa-Rabu 9-10 November. Menurut rencana, selain bertemu SBY, Obama juga akan berpidato di Masjid Istiqlal, meletakkan karangan bunga di TMP Kalibata dan berpidato di tempat terbuka, yang belakangan disebut bertempat di kampus UI.

Obama telah melakukan lawatannya selama 10 hari di negara-negara Asia. Saat ini Obama masih berada di India untuk melakukan kunjungan bilateral.

Keberangkatan Obama ke Indonesia ini sempat tertunda selama dua kali karena masalah dalam negeri yaitu mengawal RUU Kesehatan yang bersejarah dan bencana lingkungan tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Sumber

Selasa, 26 Oktober 2010

Dikunjungi Siswa SD, Sidang Paripurna DPR Terlihat Kosong

Ada pemandangan yang berbeda di DPR. Sedikitnya 129 murid kelas VI SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun mengunjungi gedung dewan. Mereka berkunjung terkait dengan mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia.

"Ini berkaitan dengan mata pelajaran PKN dan pembuatan karya tulis Bahasa Indonesia," kata guru SD yang ikut mendampingi, Winawati, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Selain menyaksikan sidang paripurna DPR, menurut dia, mereka juga menonton film tentang DPR/MPR. Para murid juga diajak dialog dengan sejumlah anggota DPR.

"Tadi kita ke ruang sidang Komisi III. Di sana, kita diskusi dengan Ibu Dewi Asmara dan Pak Bambang Soesatyo. Kebetulan Pak Bambang adalah orang tua murid," kata Wina.

Saat mendatangi ruang rapat paripurna, para murid menyaksikan bangku anggota dewan yang kosong. Melihat hal ini, orang tua murid, menyatakan kekecewaannya. "Sedih melihat anggota DPR kita seperti ini," kata Ines.

Sidang Paripurna DPR hari ini mengagendakan pengesahan 5 RUU. Jumlah anggota yang hadir sebelumnya disebutkan 320 orang. Namun saat para siswa SD datang hanya tampak sekitar 50 anggota DPR. Padahal ada 560 anggota DPR yang seharusnya ikut dalam sidang paripurna.

Melihat hal ini, murid SD yang datang menyatakan tidak berminat menjadi anggota DPR. "Nggak. Saya mau jadi robotik (ahli pembuat robot," kata Berdhauno.

Sumber

Minggu, 24 Oktober 2010

Macet & Banjir Makin Parah, Foke Akan Dipanggil ke DPR

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia berencana segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke DPR. Pemanggilan terkait penanganan banjir dan kemacetan di Ibukota yang makin parah saat turun hujan.

"Terlebih kondisi tersebut diperkirakan bakal terus berlangsung hingga empat bulan mendatang sesuai prediksi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)," kata Yudi dalam siaran pers, Selasa (26/10/2010).

Yudi menilai, Pemprov DKI belum menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Ibukota. Padahal Jakarta perlu penanganan mendesak.

"Bahkan hujan yang berlangsung selama tiga jam sejak Senin (25/10) sore membuat lalu lintas Jakarta lumpuh hingga menjelang tengah malam," ujar politisi yang juga menjabat Wakil Ketua DPP PKS tersebut.

Lebih lanjut, jika kondisi semacam itu terus berlanjut, Yudi khawatir akan mendorong masyarakat frustasi. Selain itu, seringnya kejadian banjir dan kemacetan parah juga bisa mengganggu aktifitas ekonomi dan arus investasi ke Ibukota.

"Dari sisi anggaran, besarnya anggaran untuk menangani banjir di DKI Jakarta sudah sangat besar dan setiap tahun terus meningkat. Untuk tahun 2008 saja anggaran pengendalian dan penanganan banjir telah mencapai Rp 916,36 miliar, tahun 2009 telah menembus angka Rp 1,08 trilun, bahkan di tahun 2010 terus naik menjadi Rp 1,34 triliun," urainya.

Tingginya alokasi anggaran pengendalian dan penanganan banjir di Ibukota ternyata tidak sebanding dengan dampak perbaikan yang dihasilkan. Pemprov DKI kurang fokus atau memang tidak berupaya membuat langkah-langkah dan terobosan baru, kecuali sebatas menaikkan anggaran
banjir.

"Itulah mengapa kami berkepentingan memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan solusi-solusi maupun terobosan dalam mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di DKI Jakarta," tutup Yudi.

Sumber

Jumat, 22 Oktober 2010

Masyarakat Kelas Bawah Cenderung Mengingat Kenangan Positif Soeharto

soehartodikursiroda.jpg picture by jazz_cries

Sekitar 1.000 orang berduyun-duyun menghadiri upacara peringatan 1.000 hari wafatnya mantan Presiden Soeharto. Hal ini tidak aneh, sebab di kalangan masyarakat kelas bawah masih banyak yang mengidolakan Soeharto.

"Ada kenangan kolektif, memori mengenai Soeharto ketika dia memerintah selama 32 tahun. Meskipun ada plus minus, tapi saya rasa bagi masyarakat kelas bawah banyak yang memiliki kenangan positif akan Pak Harto," kata pengamat sosiologi politik UI, Ganda Upaya, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (22/10/2010).

Hal ini, lanjut dia wajar karena cara berpikir masyarakat kelas bawah yang sederhana. Mereka tidak mempersoalkan politik, tetapi lebih kepada kehidupan sehari-hari. Apalagi karakter masyarakat Indonesia yang suka membandingkan.

"Mungkin mereka merasa dulu keadaan hidupnya lebih baik dari sekarang. Paling tidak bagi mereka ada kebijakan populis Soeharto seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal), SD inpres, juga KB yang menurut mereka bagus," terangnya.

Soeharto juga diuntungkan dengan kondisi-kondisi yang menyebabkan nilai positif lebih melekat dalam figurnya. Misalnya saja pada saat itu terjadi boom minyak sehingga harga bahan bakar minyak di kalangan masyarakat juga dirasa tidak memberatkan.

"Juga soal keamanan. Mereka dulu umumnya merasa aman. Preman takut pada polisi. Kalau sekarang malah polisinya diserang, jadi mereka pun merasa tidak aman," katanya.

Hal berbeda disampaikan pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada detikcom. Burhanuddin mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan LSI sejak tahun 1999 sampai dengan terakhir tanggal 7-19 Oktober 2010, hasilnya justru penilaian publik terhadap penguasa Orde Baru itu semakin menurun.

Menurutnya, sampai saat ini kepuasan tingkat rezim reformasi terhadap demokrasi masih
tinggi dengan persentase lebih kurang mencapai 70 persen. Alasan utama penurunan itu, menurutnya, lebih disebabkan memori publik yang belum melupakan bahwa Soeharto adalah dalang keterpurukan Indonesia. Hal ini sulit dimaafkan oleh masyarakat.

Krisis 1998 membuat publik tidak merespons positif sosok Soeharto. Bahkan dari survei yang terus menurun LSI yakin publik tidak bermimpi lagi hidup di masa itu.

Sumber

Obama ke Jakarta November, Tanggal Belum Ditetapkan

obamareuters.jpg obama.reuters picture by jazz_cries

Setelah sempat batal dua kali, Presiden Obama memastikan akan bertandang ke Jakarta pada November nanti. Namun tanggalnya belum diketahui.

"Ya, November," kata Menlu Marty Natalegawa di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (23/10/2010) saat ditanya tentang jadwal Obama.

Menurut Marty, Obama ke Indonesia sekalian pergi ke India dan menghadiri KTT G-20 di Seoul, Korsel. Lalu tanggal berapa Obama datang? "Belum ditetapkan," jawab Marty.

Presiden Obama sebelumnya dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada akhir Maret 2010, namun ditunda akibat menunggu proses pengesahan UU Kesehatan yang bersejarah. Obama lalu dijadwalkan datang pada 14-17 Juni 2010, namun ditunda lagi karena ada musibah lingkungan berupa tumpahan minyak BP di Teluk Meksiko.

Sumber

Anggaran Mobil Dinas dan Notebook Tak Sesuai dengan Ajakan SBY untuk Berhemat

sbyhematberhemat.jpg sby hemat berhemat picture by jazz_cries

Presiden SBY mendorong agar jajaran pemerintah melakukan penghematan anggaran. Namun pada praktiknya, diduga masih banyak pemborosan dalam RAPBN 2011. Salah satunya pengadaan mobil dinas dan notebook.

Hal ini disoroti oleh koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan saat menemui Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz. Mereka menyampaikan temuan tentang rencana anggaran mobil dinas dan notebook yang rawan korupsi.

"Penghematan yang disampaikan Presiden SBY masih retorika dan kosmetik politik saja. Kenyataannya berbeda," kata Sekjen FITRA, Yuna Farhan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Menurut Yuna, dalam rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, ada pengadaan senilai Rp 32,572 miliar untuk 20 kementerian. Dari total tersebut, banyak ditemukan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 100 tahun 2010.

"Sebagai contoh di BPK akan diadakan 49 unit kendaraan dinas dengan nilai Rp 24,8 miliar atau Rp 506,6 juta, padahal berdasarkan PMK standar biaya eselon I hanya Rp 400 juta," paparnya.

Selain itu, pengadaan notebook atau komputer juga ditengarai menggunakan harga di atas pasaran. Di tujuh kementerian, sedikitnya ada 3.109 notebook senilai Rp 32,5 miliar.

"Banyak ditemukan harga notebook berada di atas harga pasar, yakni Rp 28 juta," tegasnya.

Pengadaan gedung dan kantor sekaligus perawatannya juga dipertanyakan. Total anggarannya sebesar Rp 6,1 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, mengatakan, pemerintah memang belum maksimal dalam penghematan anggaran. Termasuk soal ukuran pengentasan kemiskinan.

"Kita mau tahu berapa angka kemiskinan yang ditekan dari tiap rupiah uang negara yang dikeluarkan. Tapi nggak bisa dijawab," tutupnya.

Sebelumnya Presiden SBY mendorong agar jajaran pemerintahan terus melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Langkah serupa juga harus diterapkan di semua lembaga tinggi negara, tidak terkecuali DPR.

Seruan ini disampaikannya ketika membuka rapat kabinet paripurna yang pertama pasca setahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapat digelar di Istana Bogor, Kamis
(21/10/2010).

"Saya berharap semangat ini ada di DPR. Agar tidak semudah itu menaikkan defisit anggaran yang akhirnya berkaitan dengan utang baru. Tapi tingkatkanlah penerimaan negara," kata SBY.

Sumber

Selasa, 19 Oktober 2010

Massa Pro SBY Tiba di Depan Istana Negara

Ratusan orang yang menamakan diri ARUS (Aliansi Rakyat Untuk SBY) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Dalam aksinya mereka meminta SBY tidak diadili dan divonis atas kegagalannya memimpin Indonesia.

"Satu tahun pemerintahan SBY-Boediono bukan momen untuk mengadili dan memvonis bahwa pemerintahan telah gagal," ujar Koordinator Nasional ARUS, Akhmad Suhaimi saat ditemui di sela-sela aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Sementara itu berdasarkan pemantauan Tribunnews.com di lokasi demonstrasi massa ARUS tampak sedang melakukan aksi unjuk rasa dan orasi. Mereka juga menyetel musik yang diperdengarkan melalui dua speaker besar.

Aparat kepolisian juga terlihat berjaga-jaga, untuk arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat arah Bundaran HI tampak sedikit tersendat.

Sumber (disadur dari sumber ini)

Lokasi Aksi Massa Hari ini (20 Oktober 2010)

Peringatan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono yang jatuh pada hari ini, Rabu (20/10/2010), diwarnai gelombang unjuk rasa di sejumlah ruas jalan Ibu Kota Jakarta.

Berdasarkan data yang diterima TMC Polda Metro Jaya, setidaknya ada lebih dari 10 lokasi yang akan menjadi sasaran massa untuk menyuarakan orasinya. Dua tempat yang diperkirakan akan terus ramai sejak pagi ini adalah Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dan Bundaran HI. Istana mulai akan kedatangan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Sedangkan Bundaran HI akan diserbu pendemo sejak pukul 06.00 WIB ini.

Kantor Wapres di Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, juga tak luput dari aksi demo. Aksi dijadwalkan akan berlangsung hingga sore hari pukul 16.00 WIB.

Masih di jam yang sama, elemen masyarakat lainnya akan menggelar orasi di depan Kantor Menakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Massa akan melanjutkan aksinya ke tempat lain yaitu, Bundaran HI, Kedubes Korea Selatan, Jalan MH Thamrin, Kedubes Jepang, Jalan MH Thamrin, Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, dan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara.

Para pendemo juga dijadwalkan akan menyambangi Kantor Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara, pukul 10.00 WIB, dan akan melanjutkan aksi ke depan Istana Negara.

Hampir bersamaan, 3 aksi demo lainnya juga akan berlangsung, yaitu di Kantor Disnakertrans DKI Jakarta, Jalan Prapatan, Petronas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan Gedung Joeang 45 Jalan Menteng Raya. Massa akan lanjut bergerak ke Bundaran HI dan Gedung MPR/DPR.

Depan Bioskop Megaria Menteng, Jakarta Pusat juga akan menjadi lokasi demo pada hari ini pukul 09.00 WIB.

Pukul 11.00 WIB aksi unjuk rasa digelar di depan Kantor LBH Jakarta, Jalan Kimia, Jakarta Pusat. Kantor KPK juga tak ketinggalan dari sasaran pendemo. Massa direncanakan memulai orasinya pada pukul 13.00 WIB.

Kantor KPU Depok kembali akan kedatangan pengunjuk rasa hari ini pada pukul 10.00 WIB.

Memasuki sore hari sekitar pukul 16.00 WIB unjuk rasa juga akan masih terjadi. Lokasi yang akan menjadi tempat unjuk rasa adalah Central Park Ballroom, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat.

Para pengguna lalu lintas diharapkan untuk mewaspadai titik-titik yang dijadikan tempat untuk melakukan unjuk rasa karena konsentrasi massa yang besar diperkirakan bisa menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi.

Sumber (disadur dari sumber ini)

Kamis, 14 Oktober 2010

Terkatung-katung 6 Bulan, Bakrie Life Akhirnya Cicil Dana Nasabah

PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) akhirnya kembali mencicil dana nasabah Diamond Investa yang telah terkatung-katung selama 6 bulan sejak pembayaran terakhir. Kali ini manajemen membayar cicilan dana pokok nasabah dengan total dana yang hanya sebesar Rp 30 miliar.

"Likuiditas kami saat ini memang masih terbatas jadi kami masih bayar sebagian. Jumlah seluruhnya sekitar Rp 30 miliar," ujar Direktur Utama Bakrie Life Timoer Sutanto ketika dihubungi detikFinance di Jakarta, Jumat (15/10/2010).

Timoer mengatakan, cicilan pembayaran tersebut dibayarkan kepada pemegang polis Diamond Investa dibawah Rp 200 juta dan cicilan pokok bulan Juni 2010 untuk diatas Rp 200 juta.

"Dana nasabah yang dibawah Rp 200 juta akhirnya telah seluruhnya diselesaikan. Untuk yang diatas Rp 200 juta sementara cicilan pokok Juni 2010 dan bunga sampai dengan Juni juga sudah dibayarkan," papar Timoer.

Dihubungi secara terpisah, perwakilan nasabah Bakrie Life, Yoseph mengakui jika pembayaran telah masuk rekening para nasabah.

"Pembayaran dari Bakrie Life sudah masuk ke rekening nasabah namun ada juga yang masuk besok," tuturnya.

Menurut Yoseph, pembayaran memang dilakukan terhadap nasabah yang dananya di bawah Rp 200 juta dan cicilan pokok ke-6 (Juni 2010) beserta bunga.

"Namun untuk bunga Juli, Agustus, September dan cicilan pokok September 2010 belum dibayar," katanya.

"Nasabah mengucapkan banyak puji syukur dan berterima kasih kepada Manajemen group Bakrie, Bakrie Life, DPR melalui Komisi XI, Menkeu dan Bapepam-LK Biro Perasuransian, yang telah banyak membantu dalam Proses Pembayaran Nasabah Bakrie Life. Serta kepada kawan-kawan media," imbuh Yoseph.

Seperti diketahui, Bakrie Life menderita gagal bayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa sebesar Rp 360 miliar. Sesuai SKB, manajemen Bakrie Life menawarkan skema pengembalian dana pokok sebesar 25% di 2010, 25% di 2011, dan sisanya 50% di 2012.

Sumber

Rabu, 13 Oktober 2010

Jelang Fit & Proper Test Timur Pradopo, Pengamanan DPR Diperketat

timurpradopo.jpg Timur_Pradopo image by jazz_cries

Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo akan menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Pengaman di sekitar ruangan Komisi III, Gedung Nusantara II DPR pun diperketat.

Pantauan detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2010), pukul 09.00 WIB, tampak puluhan anggota Pamdal DPR sudah berjaga di sekitar Gedung Nusantara II. Pemeriksaan terhadap pengunjung Gedung Nusantara II pun berbeda dari biasanya.

Setiap pengunjung yang hendak memasuki ruang Komisi III DPR diperiksa melalui metal detector. Tak hanya itu, setiap tas pengunjung pun diperiksa satu per satu.

"Kita kerahkan satu pleton. Memang khusus untuk pengamanan fit and proper test," kata seorang anggota Pamdal yang enggan disebut namanya.

Di depan pintu masuk ruang Komisi III sudah dijaga oleh kurang lebih 10 orang anggota Pamdal DPR. Pintu darurat sendiri yang biasanya bisa digunakan, kini ditutup. Tidak ada yang boleh melewati pintu darurat tersebut. Dua penjaga Pamdal pun sudah berjaga di depan pintu darurat tersebut.

Ruang Komisi III pun disteril dan tidak ada yang boleh masuk kecuali anggota Dewan. Rencananya pukul 09.00 WIB, anggota Komisi III terlebih dahulu menggelar rapat internal tertutup.

Namun hingga pukul 09.15 WIB, rapat internal belum dimulai. Baru beberapa anggota dewan yang hadir seperti Ruhut Sitompil, Benny K Harman, dan Saan Mustofa.

Fit and proper test dijadwalkan akan dimulai pukul 11.00 WIB. Tampak sejumlah ajudan Timur Pradopo sudah hadir di Komisi III. Namun Timur sendiri belum kelihatan.

Sehari sebelum fit and proper test, 20 anggota Komisi III DPR mengunjungi rumah Timur. Komisi III mengaku kedatangannya bertujuan ingin mengenal keluarga Timur lebih dekat lagi. Dalam pertemuan itu, Timur pun mengenalkan istri dan dua anaknya.

Sumber